Pemuda Pantai Barat Dukung Langkah DPRD Madina Lakukan Fungsi Pengawasan

Mandaliling Natal, Poindonews.com | 11 November 2025 – Pemuda Pantai Barat Mandailing menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi III DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang tengah melakukan pemeriksaan langsung terhadap puluhan proyek fisik milik Pemerintah Kabupaten Madina pada Selasa (11/11/2025).

Dalam keterangan resmi yang disampaikan salah satu tokoh muda Pantai Barat Mandailing yang juga Ketua IMM Padangsidimpuan–Tapanuli Selatan, Tobat Wahyudi, mengatakan, pengawasan lapangan yang dilakukan DPRD merupakan wujud nyata fungsi kontrol legislatif dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif DPRD Madina, khususnya Komisi III, yang turun langsung ke lapangan memeriksa proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, bangunan pendidikan, kesehatan dan fasum lainnya di Kabupaten Mandailing Natal.” Ujar Tobat, Selasa siang.

Menurutnya, pemeriksaan ini menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak boleh lepas dari pengawasan publik.

“Pemuda Pantai Barat siap mendampingi DPRD jika diperlukan, terutama di wilayah pesisir yang sering kali terpinggirkan dalam alokasi pembangunan serta jauh dari lensa kamera pengawasan.” Tambah Tobat.

Tobat Wahyudi yang juga merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Pantai Barat Mandailing (HMPBM) juga mendorong DPRD untuk tidak hanya memeriksa progres fisik, tetapi juga kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, serta dampak nyata proyek terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap hasil temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi tegas, termasuk sanksi bagi pihak yang lalai,” tegas Tobat.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Madina yang dipimpin Wakil Ketua Teguh W. Hasahatan telah meninjau sejumlah lokasi strategis dan merencanakan pemeriksaan terhadap total 86 paket proyek hingga akhir tahun 2025.

Dukungan dari kelompok pemuda ini diharapkan menjadi momentum bagi semakin banyak elemen masyarakat untuk aktif mengawal pembangunan di Bumi Gordang Sambilan.

Pada saat bersamaan, Bob Nasution yang juga merupakan pemuda pantai barat menyebutkan pengawasan lapangan ini jangan hanya sekadar ritual administratif, melainkan manifestasi nyata dari checks and balances legislatif yang esensial dalam arsitektur tata kelola pemerintahan modern.

“Apa yang dilakukan DPRD Madina hari ini adalah masterclass dalam akuntabilitas publik. Turun langsung ke lapangan merupakan bukti empiris bahwa pengawasan bukanlah dokumen di atas kertas, melainkan aksi konkret di medan realitas,” ungkap Bob Nasution dengan nada yang sarat makna.

Lebih jauh, Bob menegaskan komitmen kesiapan menjadi stakeholder aktif dalam ekosistem pembangunan, khususnya di wilayah pesisir yang kerap terpinggirkan dalam matriks alokasi anggaran.

“Kami siap menjadi mata dan telinga DPRD di Pantai Barat—wilayah yang tidak boleh lagi menjadi footnote dalam narasi pembangunan Madina,” tegasnya.

“Temuan lapangan harus bermuara pada rekomendasi yang actionable, termasuk mekanisme sanksi yang proporsional namun tegas bagi kontraktor atau pejabat yang mengkhianati amanah rakyat,” imbuh Bob.

Langkah DPRD yang dipimpin Teguh W. Hasahatan ini, menurut pemuda pemerhati kebijakan pemerintah ini adalah turning point dalam sejarah pengawasan daerah—sebuah preseden yang layak direplikasi di seluruh penjuru Bumi Gordang Sambilan.

Dengan semangat youth empowerment, Bob Nasution mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mentransformasikan dukungan pasif menjadi public oversight yang sistematis dan berkelanjutan.

“Pembangunan tanpa pengawasan adalah ilusi. Pengawasan tanpa partisipasi publik adalah otoritarianisme terselubung.” Tutup Bob Nasution.