Sedang di Padang Sidempuan, IMM Minta KPK Juga Periksa Kadis Perkim

Padang Sidempuan, Poindonews.com | Pimpinan Cabang IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM) akan kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di depan Kantor Walikota dan di depan Mabes polres Kota Padangsidimpuan terkait dugaan Korupsi Pembangunan DEK kel. kantin , Kota Padangsidimpuan.

Roni Adi Putra Ketua Bidang Hikmah kebijakan publik dan politik PC IMM TAPSEL PADANGSIDIMPUAN mengatakan bahwa IMM akan kembali melakukan aksi unjuk rasa lanjutan dari Aksi unjuk rasa 100 hari kerja Walikota. 

"Kami akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota dan di depan Mabes Polres kota Padang sidimpuan sebagai bentuk Follow up dari rekomendasi yang telah kami serahkan kepada Sekda kota Padangsidimpuan saat  melakukan aksi unjuk rasa 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota pada 30 Juni 2025 yang lalu" tegas Roni  saat di wawancarai di salah satu cafe kelurahan sitamiang pada Jum'at (04/07/25).

Menurut Roni kasus dugaan korupsi pembangunan DEK kelurahan Kantin yang sudah merugikan negara hingga miliaran Rupiah penanganan nya itu terlalu lamban, dan jangan sampai ada toleransi untuk tindakan yang menyimpang.

Aksi unjuk rasa yang selanjutnya IMM akan mendatangi dua titik lokasi aksi, yang pertama Didepan kantor Walikota Padang Sidempuan dengan tuntutan mendesak Walikota segera mencopot kepala dinas Perumahan dan pemukiman kota Padangsidimpuan, yang kedua IMM akan mendatangi Mabespolres kota Padang sidimpuan dengan tuntutan mendesak Kapolres kota Padangsidimpuan untuk segera menetapkan tersangka Korupsi Pembangunan DEK kantin  yang telah merugikan negara. Ucap Roni

Rezky Fery Sandria Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan masyarakat menambahkan Momentum pada saat ini KPK berada di Kota Padangsidimpuan, Kami Meminta kepada KPK agar langsung turun tangan untuk menangani kasus DEK KANTIN yang sampai saat ini belum juga ada penyelesaiannya.

Fery mengatakan sekarang pihak nya sedang fokus melakukan konsolidasi internal, IMM merencanakan Aksi unjuk rasa berikut nya jauh akan lebih besar dan akan membawa kader yang lebih banyak, serta memperkirakan jadwal aksi unjuk rasa selanjutnya akan di laksanakan di Minggu depan.

Pada Aksi unjuk rasa sebelumnya IMM merekomendasikan kepada Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe untuk melakukan pencopotan kepada Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan alasan pelanggaran dan pengabaian kepentingan masyarakat.