Proses Pemilihan Pimpinan BEM ITS Diduga Bermasalah, Mahasiswa Agroteknologi Angkat Biacara

Proses menuju Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi dan Sains Padang Lawas Utara (ITS PALUTA) Tahun 2024 yang akan di helat pada awal maret 2024 mendatang diduga Penuh Masalah. 

Hal itu disampaikan oleh Dana Gusriadi Harahap, Mahasiswa Jurusan Agroteknologi semester VII kepada poindonews.com pada Senin siang (26/02/2024) melalui pesan WhatsApp.

"Pemira BEM akan digelar di awal maret 2024 nanti, tapi proses menuju Pemira BEM ITS tahun 2024 ini kami nilai banyak masalah dan cacat prosedur bang, mulai dari rekruitment KPUM-nya, Surat Edaran yang dikeluarkan Pihak kampus, hingga Surat Edaran Pihak KPUM", Ungkapnya. 

Dirinya menilai, perekrutan Anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiwa (KPUM) ITS Paluta juga tidak transparan dilakukan oleh Kabag Kemahasiswaan.

"Perekrutan anggota KPUM kami lihat juga tidak transparan dilakukan oleh Kabag kemahasiswaan", lanjutnya. 

Aktivis Mahasiswa yang kerap disapa Agus itu menduga Syarat pendaftaran Presiden Mahasiswa-Wakil Presiden Mahasiwa yang di keluarkan oleh Pihak Kampus berbeda jauh dengan yang di keluarkan oleh KPUM. 

"Syarat pendaftar yang di keluarkan kampus dan pihak KPUM sangat jauh berbeda dan tidak relevan. Pihak kampus ITS Paluta mengerluarkan Surat Edaran Nomor : A.018.SE/ITS-PALUTA/I/2024 Tertanggal 10 Januari 2024. Tedapat 4 Poin isi garis besarnya, dan pada poin 1 huruf c, Persyaratannya IPK minimal 3,3, dan pada poin d, Tidak dalam ikatan pekerjaan atau sedang bekerja. Sementara di Surat Edaran KPUM Nomor : 02.SE/KPUM.ITS-PALUTA/01/2024. Pada poin c, Persyaratan IPK minimal 3,2 dan isi poin d Surat Edaran kampus tidak dimasukkan oleh KPUM menjadi persyaratan. Kami menduga ada indikasi permainan disitu", jelasnya.

Atas dugaan banyaknya permasalahan dalam Proses menuju Pemilihan Pimpinan BEM itu, Agus berharap agar Pihak kampus ITS Paluta dapat mengambil tindakan serius, guna terciptanya Demokrasi yang sehat di ranah Perguruan Tinggi. 

"Kami meminta pihak kampus untuk mengambil sikap tegas terkait ini, itupun bila pihak kampus menginginkan terciptanya demokrasi yang adil, jangan sampai Mahasiswa-mahasiswa yang harus turun menyelesaikan permasalahan ini, karna itu akan menurunkan Kredibilitas kampus nantinya", Tuturnya.