Afrizal: Pernyataan Kapolri Soal “Lebih Baik Jadi Petani” Cerminkan Ketakutan terhadap Akuntabilitas

Medan, poindonews.com | Ketua Rumah Solusi Indonesia (RSI) Afrizal melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyebut “lebih baik menjadi petani” apabila institusi Polri diubah menjadi kementerian. Pernyataan yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI tersebut dinilai tidak hanya problematik, tetapi juga mencerminkan resistensi terhadap penguatan akuntabilitas institusi kepolisian.

Menurut Afrizal pernyataan Kapolri terkesan emosional dan tidak mencerminkan sikap negarawan di tengah diskursus serius tentang reformasi kelembagaan Polri. Ia menegaskan bahwa wacana menjadikan Polri sebagai kementerian justru merupakan langkah konstitusional untuk memperjelas garis komando, tanggung jawab politik, dan mekanisme pengawasan publik.

“Pernyataan ‘lebih baik jadi petani’ bukan argumen kelembagaan, melainkan ekspresi ketidaknyamanan terhadap kontrol sipil. Ini berbahaya dalam negara demokrasi,” tegas Afrizal.

Afrizal menilai selama ini Polri memiliki kewenangan yang sangat besar, namun minim pengawasan efektif. Status sebagai lembaga negara non-kementerian justru membuat Polri berada di ruang abu-abu kekuasaan kuat secara operasional, tetapi lemah dalam pertanggungjawaban politik.

“Jika Polri menjadi kementerian, maka Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan DPR secara politik. Ini bukan pelemahan, tapi penguatan tata kelola demokrasi,” ujarnya.

Ia juga menolak narasi bahwa perubahan status Polri akan menghilangkan profesionalisme. Sebaliknya, banyak kementerian strategis yang tetap profesional meski berada di bawah kontrol sipil. Menurut Afrizal ketakutan terhadap status kementerian justru menunjukkan mentalitas lama yang anti-transparansi.

“Reformasi Polri tidak cukup dengan slogan Presisi. Harus ada keberanian membuka diri terhadap pengawasan, evaluasi, dan koreksi publik. Kementerian adalah salah satu instrumennya,” tambahnya.

Terkait penyebutan profesi petani Afrizal menilai pernyataan tersebut juga tidak sensitif dan tidak relevan dengan substansi pembahasan. Ia menegaskan bahwa petani adalah profesi terhormat dan tidak pantas dijadikan metafora dalam perdebatan kekuasaan.

“Bangsa ini berdiri karena petani, bukan karena elit institusi. Jangan gunakan profesi rakyat kecil untuk membela kenyamanan struktural,” katanya.

Afrizal menutup pernyataannya dengan menyerukan DPR RI agar tidak gentar melanjutkan kajian perubahan status Polri menjadi kementerian. Menurutnya, demokrasi yang sehat menuntut institusi bersenjata tunduk pada kontrol sipil yang kuat dan transparan.

“Jika Polri benar-benar untuk rakyat, maka tidak ada alasan menolak pengawasan yang lebih ketat. Negara tidak boleh takut mereformasi institusi yang memegang senjata dan kewenangan besar,” pungkas Afrizal.