Pemdes Tetap Bimtek di Medan, Bupati Tapsel Cuma Omon-Omon

Tapanuli Selatan, Poindonews.com | Pada waktu kampanye pilkada Tapanuli Selatan (Tapsel) lalu, Gus Irawan Pasaribu yang saat ini sudah menjadi Bupati Tapsel lantang mengkritik Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemerintahan Desa yang dianggap sebagai pemborosan anggaran pada Pemerintahan Desa (Pemdes), kini justru merestui kegiatan serupa kembali dilaksanakan di luar daerah. Bimtek untuk aparatur Pemdes se-Kabupaten Tapanuli Selatan sedang digelar di Medan mulai 25 sampai 28 Agustus 2025 ini, hal tersebut memicu kritik pedas dari kalangan aktivis muda di Kabupaten Tapsel.

Perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (Permada PH) menilai Bupati Tapsel saat ini hipokrit karena merestui bimtek tersebut kembali terjadi.

“Bupati Tapsel ini spertinya hipokrit, bahasa kasarnya munafik, dulu dia yang paling lantang menolak Bimtek Pemerintahan Desa yang berlebihan ini, sekarang setelah dia jadi Bupati Bimtek Aparatur Desa di luar daerah masih tetap ada. Sekarang pemerintahan Presiden Prabowo ini sedang gencar melakukan efisiensi anggaran pemerintah, tapi di Tapsel efisiensi ini sepertinya dianggap angin lalu saja.” Ujar Ketua Permada PH, Sein Simamora, saat bertemu dengan awak media, Selasa (26/8).

Sein mengatakan, jika memang menerapkan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran Negara dan mengedepankan kepentingan daerah Tapanuli Selatan, sebaiknya Bimtek aparatur Pemerintahan Desa tersebut dilaksanakan di Tapsel saja, bukan di Medan.

“Bimtek itu kan bisa dilaksanakan di Tapanuli Selatan saja, cukup narasumbernya yang didatangkan. Biayanya lebih murah dan tidak terlalu membebani keuangan desa. Tapi semuanya tergantung pada kebijakan Kepala Daerahnya, kalau Bupati melarang bimtek diluar daerah pasti bimtek seperti ini tidak akan terjadi. Tapi sepertinya janji Bupati pada saat kampanye dulu cuma omon-omon saja." Sambung Sein.

Lebih lanjut, Sein mengungkapkan biaya yang dikeluarkan oleh tiap Pemerintahan Desa juga tidak sedikit dalam mengikuti bimtek tersebut, jumlahnya cukup menguras keuangan desa. Dan jika bimtek tersebut dilaksanakan di Tapanuli Selatan, biaya sebanyak itu dinilai sangat membantu perekonomian masyarakat Tapsel.

“Tiap Desa diminta mengirimkan sebanyak 3 (tiga) orang peserta, masing-masing peserta dibebankan kontribusi sebesar 5 juta rupiah, berarti satu desa mengeluarkan anggaran 15 juta rupiah untuk mengikuti bimtek tersebut. Di Tapsel terdapat 211 Desa, lebih 3 miliar rupiah dihabiskan anggaran hanya untuk sekali bimtek tersebut. Pertama, kalau bimtek tersebut dilaksanakan di Tapsel, biaya yang dibutuhkan tidak sampai sebesar itu. Kedua, kalau dilaksanakan di Tapsel, banyak rumah makan dan penginapan serta UMKM lainnya yang akan terbantu atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.” Jelas Sein.

“Kita sangat menyayangkan Bupati Tapsel merestui hal seperti ini terjadi, yang kita tau beliau orang yang sangat paham ekonomi, beliau mantan Direktur Bank Sumut, 2 periode jadi DPR RI dan pernah menjadi ketua komisi XI, masa hitung-hitungan ekonomi semudah ini saja beliau tidak mengerti?” Tanya Sein.

Sein juga mengungkapan terselenggaranya kegiatan Bimtek ini diduga dimotori oleh asosiasi kepala desa di Tapanuli Selatan untuk mengakomodir agar seluruh Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan agar berpartisipasi tanpa terkecuali meskipun tidak menghadirkan peserta, tapi tetap bayar kontribusi.

“Kita juga dapat informasi bahwa ada campur tangan asosiasi dalam terlaksananya kegiatan yang boros anggaran ini. Mereka yang mengakomodir segala kepentingan agar kegiatan itu terlaksana, kabarnya hadir-tak hadir tetap bayar. Mereka yang punya akses terhadap seluruh Kepala Desa di Tapsel.” Ungkap Sein.

Atas kekecewaan terhadap kegiatan yang dinilai menghambur-hamburkan uang Negara tersebut, Permada PH akan melakukan upaya hukum agar uang Negara tidak dihambur-hamburkan pada hal yang dianggap tidak perlu.

“Pertama, Bupati Tapanuli Selatan harus segara menjelaskan inkonsistensi ini, masyarakat Tapsel berhak tau apakah bupati mereka benar-benar berkomitmen pada efisiensi atau hanya melanjutkan tradisi pemborosan yang dulu dikecamnya sendiri. Karena tradisi Bimtek di luar daerah seperti ini sangat membebani keuangan desa, dan dana desa yang ada terus terbang ke luar daerah tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.” Sebut Sein.

“Kedua, kami sudah mengumpulkan berbagai bukti yang dapat mendukung kesimpulan kami, pihak penegak hukum nantinya kami harap agar melakukan upaya sesuai kewenangannya agar oknum-oknum yang menimba keuntungan pribadi dari Bimtek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai perundangan yang berlaku.” Tutup Sein.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapanuli Selatan saat dilakukan konfirmasi melalui Whatsapp pribadinya terkait dengan keterlibatan Pemkab Tapsel dalam Bimtek tersebut belum memberikan jawaban sampai berita ini diterbitkan.