Tragedi Anak Bangsa: Ketika Aparat dan Masyarakat Saling Berhadapan demi Kebijakan

Oleh : Afrizal

Tragedi Anak Bangsa: Ketika Aparat dan Masyarakat Saling Berhadapan demi Kebijakan

Di tanah air yang kita cintai bersama, ironi terbesar hari ini adalah ketika sesama anak bangsa saling berhadapan, bahkan saling melukai, bukan karena perbedaan suku atau agama, tapi karena perbedaan posisi dalam sistem antara aparat negara dan masyarakat sipil, antara pelindung kebijakan dan korban kebijakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan bagaimana konflik antara aparat keamanan dan warga sipil terjadi di berbagai wilayah: dari desa-desa adat yang mempertahankan tanahnya, hingga kota-kota yang dipenuhi demonstrasi mahasiswa dan buruh. Yang menjadi pusat pertentangan bukanlah dendam pribadi, melainkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil, tidak berpihak pada rakyat kecil, atau bahkan mengancam ruang hidup mereka.

Namun yang paling menyedihkan, adalah ketika aparat yang sejatinya adalah anak-anak bangsa juga berdiri di garis depan bukan sebagai pelindung rakyat, tetapi sebagai benteng bagi kebijakan yang justru ditolak rakyat. Mereka menjalankan tugas, sementara rakyat memperjuangkan hak. Dua-duanya anak bangsa, tapi diposisikan untuk saling berkonflik.

Pertanyaannya: siapa yang diuntungkan dari semua ini?

Di belakang kebijakan yang menimbulkan konflik, seringkali ada kepentingan elite yang dilindungi oleh kekuasaan. Pejabat yang duduk nyaman di kursi empuk, membuat keputusan yang dampaknya dirasakan oleh mereka yang jauh di bawah. Ketika terjadi protes, aparat dikerahkan. Ketika rakyat menolak, mereka dianggap musuh negara. Padahal yang mereka inginkan hanyalah keadilan.

Kita tidak sedang hidup dalam perang saudara, tapi kenyataannya luka yang terjadi di tubuh bangsa ini seperti luka karena perang: ada air mata ibu yang anaknya gugur saat demonstrasi, ada aparat yang dihujat karena sekadar menjalankan perintah, dan ada rakyat kecil yang terusir dari tanahnya demi proyek-proyek besar.

Sudah saatnya kita bertanya: apakah arah kebijakan negeri ini masih berpihak pada rakyat?

Dan lebih penting lagi: bagaimana caranya agar sesama anak bangsa tidak terus-menerus dijadikan pion dalam permainan kekuasaan?

Konflik antara aparat dan masyarakat bukanlah konflik ideologis, tapi konflik peran yang diciptakan oleh sistem dan kebijakan yang tidak adil. Anak bangsa tidak seharusnya saling bunuh, saling curiga, atau saling musuhi. Kita semua punya tanggung jawab untuk mengubah arah, membangun keadilan, dan memastikan bahwa negara ini tidak menjadi tempat di mana rakyat berhadapan dengan pelindungnya sendiri.

Karena jika itu terus terjadi, kita bukan hanya kehilangan keadilan, tapi juga kehilangan kemanusiaan kita sebagai satu bangsa.